Swarasultra.com, Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM), terus mengenjot pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas antardaerah.
Pemprov Sultra lewat dinas SDA dan Bina Marga, mempercepat pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. (Foto : Istimewa)
Program prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka- Hugua bertajuk Jalan Mulus Antarwilayah (Jamaah) menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa tahun 2025 pemerintah provinsi memperluas cakupan jalan mantap di wilayah Sultra. Menurutnya, dari total panjang 1.076,94 kilometer jalan provinsi, ada sekitar 360 kilometer masih berstatus rusak dan perlu penanganan secara bertahap.
“Tahun ini kami melaksanakan program pembangunan pada 10 ruas jalan provinsi, yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Kabupaten Butur (Buton Utara). Dari total tersebut, delapan ruas telah rampung dan dua ruas masih dalam tahap penyelesaian,” ungkap Pahri di kantornya, Kamis (6/11/2025).
Pahri menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan telah rampung pengerjaannya antara lain Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari sepanjang hampir satu kilometer, serta ruas Motaha-Alangga sepanjang satu kilometer dari total panjang 16 kilometer. Kedua ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.
Sementara dua ruas yang masih dalam tahap pengerjaan berada di Kabupaten Butur (Buton Utara), yakni Simpang Tiga Bubu - Ronta dan Polipolia–Batas Konawe Selatan. Progres pengerjaan ruas Bubu- Ronta telah mencapai 85 persen, sedangkan ruas Polipolia–Batas Konsel sekitar 65–70 persen, dengan target penyelesaian pada akhir November 2025. Ruas jalan Polipolia–Konsel memiliki panjang sekitar 10,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp30,2 miliar, sementara ruas Simpang Tiga Bubu–Ronta di Buton Utara sepanjang 11,5 kilometer senilai Rp33,9 miliar.
“Kami optimistis dua ruas yang tersisa bisa diselesaikan tepat waktu. Prinsipnya, semua pekerjaan harus selesai secara fungsional agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” tegas Pahri.
Ia tidak menampik bahwa keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Anggaran daerah tidak sepenuhnya mampu menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan. Olehnya itu, pihaknya menerapkan strategi efisiensi dan prioritas berbasis fungsionalitas.
Selain itu, Dinas SDA dan Bina Marga juga terus berupaya mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, baik melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan. “Beberapa ruas berat yang sulit ditangani dengan APBD kami usulkan melalui APBN. Salah satunya ruas Porehu dan Tolala Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer yang kami ajukan masuk program Inpres Jalan Daerah,” jelasnya.
“Selain itu, kami juga berterima kasih kepada pihak swasta seperti PT Vale, yang telah berkontribusi melalui CSR untuk memperbaiki ruas jalan di wilayah Pomalaa," tutup Pahri. (Adv)
