 |
| Aksi unjuk rasa massa wawonii yang menolak droping pejabat. (Foto: Sarman) |
Kendati massa menyampaikan aspirasi di tengah jalan, namun tidak membuat kemacetan lalulintas di Kota Kendari. Mereka membakar ban bekas, hingga menimbulkan gumpalan asap hitam dan membuat para pengendara sepeda motor dan roda empat lebih waspda saat melintas di kawasan itu.
”Aksi kami hari ini adalah aksi damai dan mengharamkan calon Sekertaris Daerah (Sekda) di luar putra-putri daerah Wawonii,” Kata Koordinator Lapangan Lintas-Sultra, Alsad, dalam orasi, Senin (3/2/2014).
Menurutnya, isu yang berkembang bahwa kemungkinan besar yang akan menduduki posisi Sekda adalah orang luar dari Konawe Kepulauan. “ Saya meminta agar Gubernur Sultra Nur Alam dan penjabat Bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi, mengangkat calon sekda dari putra daerah Wawonii dan bukan dari pejabat `impor`,” katanya.
Pengangkatan penjabat bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi Pemerintah pusat atas usulan gubernur Nur Alam, namun masyarakat Wawonii tidak pernah mempermasalahkan walaupun bukan putra Wawonii. Tetapi kali ini kata Aslad, pihaknya mendesak agar jabatan Sekertaris Daerah adalah harga mati putra daerah.
”Kami tahu dalam Undang-undang pemerintahan daerah tidak tersurat, tetapi tersirat bahwa agar diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri daerah untuk memimpin di daerahnya. Kami rasa di Konawe Kepulauan sudah cukup banyak putra-putri yang memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi Sekda,” jelasnyanya.
Amrin, pengunjukrasa lainnya, berharap agar tuntutan mereka dipenuhi sehingga DPRD Provinsi dan Gubernur Sultra dinilai proporsional dalam menjalankan tugas pemerintahan. Di DPRD Sultra, massa diterima angota komisi 1 Yasin Togala. Ia menyatakan, pada dasarnya pihak dewan mendukung aspirasi mereka.
“Tterkait pengangkat Sekda memang sudah ada mekanismenya, tetapi aspirasi temannya akan kami tindaklanjuti dengan mengelar rapat dengar pendapat dan menghadirkan pihak-pihak yang berwenangan dengan masalah itu,” tegasnya.
Mendengar penjelasan anggota DPRD Sultra, massa lalu meninggalkan kantor sekertariat DPRD. Kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib tanpa pengawalan ketat dari aparat kepolisian. (qq)
