Swarasultra.com, Kendari - Lima komisioner KPU dan Anggota Panwas Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menghadiri undangan hearing dari DPRD Sultra yang digelar, Selasa (16/10). Pasalnya anggota kedua lembaga tersebut sedang berada di Jakarta untuk urusan Pilkada.
Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya, Selasa (16/10) mengatakan meskipun kedua lembaga tersebut berhalangan hadir, namun pihaknya berencanan memanggil kembali para komisioner KPU dan anggota Panwaslu Sultra setelah kedatangan mereka ke Kendari.
Ditanyai tentang kekisruhan di tubuh KPU Sultra, Rusman Emba mengaku sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Dimana terjadi keditaktransparanan di internal komisoiner sendiri, yang mengakibatkan putusan yang dikeluarkan berbeda antara satu komisioner dengan yang lainnya.
Menurutnya, kisruh internal yang saat ini terjadi tidak lain hanya mempertontonkan kepada publik bahwa kinerja yang dilakukan komisioner tidak solid, sehingga tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Seharusnya sebagai penyelenggara kpu bisa melakukan tanggung jawab masing-masing, bukan malah beradu argumen, membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi saat ini di kpu, masing-masing komisioner sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, harusnya bisa fokus," pungkasnya. (adm)
Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya, Selasa (16/10) mengatakan meskipun kedua lembaga tersebut berhalangan hadir, namun pihaknya berencanan memanggil kembali para komisioner KPU dan anggota Panwaslu Sultra setelah kedatangan mereka ke Kendari.
Ditanyai tentang kekisruhan di tubuh KPU Sultra, Rusman Emba mengaku sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Dimana terjadi keditaktransparanan di internal komisoiner sendiri, yang mengakibatkan putusan yang dikeluarkan berbeda antara satu komisioner dengan yang lainnya.
Menurutnya, kisruh internal yang saat ini terjadi tidak lain hanya mempertontonkan kepada publik bahwa kinerja yang dilakukan komisioner tidak solid, sehingga tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Seharusnya sebagai penyelenggara kpu bisa melakukan tanggung jawab masing-masing, bukan malah beradu argumen, membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang terjadi saat ini di kpu, masing-masing komisioner sudah memiliki tanggung jawab masing-masing, harusnya bisa fokus," pungkasnya. (adm)
