Swarasultra.com, Kendari - Tak hanya siswa SMA sederajat yang mengelar belajar daring, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga mewajibkan seluruh sekolah tingkat TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta belajar dari rumah.
Surat edaran Kadis Dikbud Kota Kendari untuk belajar mandiri bagi peserta didik jenjang TK, SD dan SMP. (Foto : Istimewa)
Pelaksanaan sekolah daring ini terhitung sejak 1 September 2025 sampai dengan batas waktu yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar hari ini, Senin (1/9/2025) oleh beberapa elemen mahasiswa di Kota Kendari, buntut protes terhadap kinerja DPR RI.
Surat edaran dengan Nomor 486/QOO/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Dikbud Kota Kendari, Saemina.
Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Kendari, Saemina membenarkan surat edaran tersebut.
“Benar, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar pada 1 September 2025, siswa-siswi belajar mandiri di rumah. Ini menyusul adanya informasi terkait aksi atau demonstrasi di Kendari,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (1/9/2025).
Saemina menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti siswa diliburkan, namun tetap diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah.
“Untuk menjaga keamanan peserta didik, kami minta mereka belajar di rumah, bukan libur. Jadi guru tetap memberikan tugas belajar,” tegasnya.
Saemina juga mengimbau peran aktif orang tua agar mengawasi anak-anak mereka, khususnya pelajar SMP, agar tidak ikut-ikutan terlibat dalam aksi demonstrasi.
“Kami minta kerja sama guru dan orang tua untuk menjaga anak-anak. Khususnya pelajar SMP jangan sampai ikut-ikutan, takutnya ada yang mengajak,” pesannya.
Kebijakan ini, kata Saemina, berdasarkan hasil rapat bersama yang difokuskan untuk memastikan keselamatan peserta didik di Kota Kendari.
Sebagai tambahan, hari ini, Senin (1/9/2025) tercatat ada 9 elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Kendari dan aktivis akan mengelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra.
Aspirasi yang akan disuarakan yakni menolak segala bentuk kebijakan DPR RI yang tidak pro rakyat. Selain itu, mengutuk tindakan refresif aparat kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa. (Red)
