Swarasultra.com, Kendari - Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru saja digelar pada 4 November 2012, dinilai banyak kalangan cukup unik ternyata juga menarik perhatian Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Provinsi Bali.
Ketua Panwaslu Sultra Krisni Dinamita mengatakan bahwa Pilgub Sultra 2012 menarik perhatian Panwaslu Bali untuk diamati.
"Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra unik di mata mereka (Panwaslu Bali, Red) sehingga melakukan studi banding sebagai bahan pelajaran," kata Krisni, Rabu (7/11/2012).
Menurutnya, Panwaslu Provinsi Bali mengutus dua orang untuk melakukan studi banding ke Kendari, Rabu (7/11/2012). Provinsi Bali sendiri akan menggelar Pilgub pada 2013.
Hal yang paling menarik dalam Pilgub Sultra 2012 adalah pemecatan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menjelang pemungutan suara.
"Wajar Pilkada Sultra dipilih sebagai tujuan studi banding karena pemecatan Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKKP) baru kali ini terjadi," tukasnya.
Menurut Krisni, hal itu menimbulkan kegundahan baik jajaran penyelenggara pemilihan, tim pemenangan pasangan calon maupun masyarakat. Bagi Panwas tetap dalam koridor melakukan pengawasan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan.
"Panwaslu sesuai kewenangan yang dimiliki bersedia dimintai keterangan jika dikemudian hari ada gugatan hukum," tambahnya.
Krisni menambahkan, rombongan studi banding Panwaslu Bali memantau rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan, mengamati cara kerja jajaran Panwaslu, termasuk penanganan laporan para pihak di sekretariat Panwaslu Sultra.
Hal yang sama dikatakan anggota Panwaslu Sultra lainnya Darmono. Menurutnya, pilkada Sultra bisa menjadi studi kasus bagi daerah-daerah yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Untuk itu, pihaknya berencana akan mengundang enam Provinsi lainnya ke Kendari untuk mendiskusikan kasus pilkada.
“Tujuan kegiatan itu adalah bagaimana mendiskusikan peran Panwaslu dalam memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Jadi Panwaslu Provinsi yang sudah kami hubungi yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Papua Barat, dan Provinsi,”ujarnya, Rabu (7/11/2012).
Kegiatan itu kata Darmono akan dilaksanakan sekitar tanggal 13-14 november 2012, dengan menghadirkan ketua Bawaslu dan ketua KPU Pusat. (adm)
Ketua Panwaslu Sultra Krisni Dinamita mengatakan bahwa Pilgub Sultra 2012 menarik perhatian Panwaslu Bali untuk diamati.
"Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra unik di mata mereka (Panwaslu Bali, Red) sehingga melakukan studi banding sebagai bahan pelajaran," kata Krisni, Rabu (7/11/2012).
Menurutnya, Panwaslu Provinsi Bali mengutus dua orang untuk melakukan studi banding ke Kendari, Rabu (7/11/2012). Provinsi Bali sendiri akan menggelar Pilgub pada 2013.
Hal yang paling menarik dalam Pilgub Sultra 2012 adalah pemecatan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menjelang pemungutan suara.
"Wajar Pilkada Sultra dipilih sebagai tujuan studi banding karena pemecatan Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKKP) baru kali ini terjadi," tukasnya.
Menurut Krisni, hal itu menimbulkan kegundahan baik jajaran penyelenggara pemilihan, tim pemenangan pasangan calon maupun masyarakat. Bagi Panwas tetap dalam koridor melakukan pengawasan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pemilihan.
"Panwaslu sesuai kewenangan yang dimiliki bersedia dimintai keterangan jika dikemudian hari ada gugatan hukum," tambahnya.
Krisni menambahkan, rombongan studi banding Panwaslu Bali memantau rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan, mengamati cara kerja jajaran Panwaslu, termasuk penanganan laporan para pihak di sekretariat Panwaslu Sultra.
Hal yang sama dikatakan anggota Panwaslu Sultra lainnya Darmono. Menurutnya, pilkada Sultra bisa menjadi studi kasus bagi daerah-daerah yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Untuk itu, pihaknya berencana akan mengundang enam Provinsi lainnya ke Kendari untuk mendiskusikan kasus pilkada.
“Tujuan kegiatan itu adalah bagaimana mendiskusikan peran Panwaslu dalam memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat. Jadi Panwaslu Provinsi yang sudah kami hubungi yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Papua Barat, dan Provinsi,”ujarnya, Rabu (7/11/2012).
Kegiatan itu kata Darmono akan dilaksanakan sekitar tanggal 13-14 november 2012, dengan menghadirkan ketua Bawaslu dan ketua KPU Pusat. (adm)
.png "OJK Sebut Perubahan Status Bank Sultra Jadi PT Permudah Tambahan Modal")