Swarasultra.com, Kendari - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Komisi IV yang membidangi kesejahteraan, Nasrawati Djufri, menyatakan agar bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat di jalan Sam Ratulangi Kendari, sebaiknya tidak dijadikan proyek mubazir.
“Disewakan atau diserahkan ke investor agar masyarakat memiliki bangunan yang lebih representative, itu solusi yang lebih baik, RS Bahteramas kan sudah difungsikan saat ini jadi kenapa harus ada lagi RS Rujukan kelas III itu” jelasnya kepada sejumlah wartawan usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (9/11/2012)
Namun pernyataan legislator partai PAN itu bertentangan dengan ketua Komisi IV Abu Bakar Lagu yang diwawancarai secara terpisah.
Menurutnya, eks RSUD Sultra yang lama yang akan dijadikan rujukan pasien kelas II baru sebatas wacana.
“Rencana penempatan pasien rujukan kelas II ini memang baru sebatas wacana, dan belum kita bicarakan lebih lanjut dengan stekholder terkait, tetapi gagasan ini menurut saya bermuara kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat mengingat tetangga sebelah kita (Sulawesi Selatan.red) sukses melaksanakan program RS Rujukan Kelas III dengan kapasitas 1000 tempat tidur itu.” terangnya.
Ia menambahkan, setelah pembahasan empat rancana peraturan daerah (Raperda) yang akan dituntaskan tanggal 19 November mendatang, pihak Komisi IV, akan membahas persoalan ruislag (tukar guling) eks RSUD Provinsi Sultra bersama Dinas Kesehatan Sultra. Hal itu dilakukan untuk membicarakan pemanfaatan bangunan bekas RS tersebut. (adm)
“Disewakan atau diserahkan ke investor agar masyarakat memiliki bangunan yang lebih representative, itu solusi yang lebih baik, RS Bahteramas kan sudah difungsikan saat ini jadi kenapa harus ada lagi RS Rujukan kelas III itu” jelasnya kepada sejumlah wartawan usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (9/11/2012)
Namun pernyataan legislator partai PAN itu bertentangan dengan ketua Komisi IV Abu Bakar Lagu yang diwawancarai secara terpisah.
Menurutnya, eks RSUD Sultra yang lama yang akan dijadikan rujukan pasien kelas II baru sebatas wacana.
“Rencana penempatan pasien rujukan kelas II ini memang baru sebatas wacana, dan belum kita bicarakan lebih lanjut dengan stekholder terkait, tetapi gagasan ini menurut saya bermuara kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat mengingat tetangga sebelah kita (Sulawesi Selatan.red) sukses melaksanakan program RS Rujukan Kelas III dengan kapasitas 1000 tempat tidur itu.” terangnya.
Ia menambahkan, setelah pembahasan empat rancana peraturan daerah (Raperda) yang akan dituntaskan tanggal 19 November mendatang, pihak Komisi IV, akan membahas persoalan ruislag (tukar guling) eks RSUD Provinsi Sultra bersama Dinas Kesehatan Sultra. Hal itu dilakukan untuk membicarakan pemanfaatan bangunan bekas RS tersebut. (adm)
.png "OJK Sebut Perubahan Status Bank Sultra Jadi PT Permudah Tambahan Modal")