Swarasultra.com, Kendari - Ketua DPRD Provinsi Sultra, Rusman Emba, Rabu (26/9) mengatakan saat ini pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan terkait usulan pinjaman sebesar Rp 210 Milyar kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Rusman menjelaskan saat ini Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sultra telah merumuskan semua hal yang menjadi prioritas anggaran dalam rapat gabungan komisi, serta peluang konsultasi terhadap pihak Kemenkeu untuk mempertanyakan evaluasi APBD 2012.
"Ada ruang konsultasi kementerian jika ada kebohongan atau hal-hal yang tidak disepakati di rapat gabungan komisi untuk kembali membuka ruang guna mempertanyakan evaluasi APBD 2012, dari hari ini sampai pelaksana APBD juga rancangan ideal dari panwas, banyak tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh panwas untuk dipertanyakan lebih dalam terkait evaluasi itu." terangnya.
Rusman menegaskan, jika tidak ada kepastian mengenai usulan anggaran itu, maka pihaknya senin pekan depan akan berkomunikasi dengan dewan pengawas PIP dari Kementerian Keuangan.
"Prinsipnya PIP ada garansi dari BAPPEDA, tetapi ada kepastian pada saat evaluasi di Mendagri kalau tidak ada kepastian kita akan tinjau kembali, kami meyakini pada saat evaluasi di Mendagri kami akan ditunjukkan jika tidak, petemuan kepada dewan pengawas PIP dari Kementerian Keuangan kita lakukan senin depan," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sultra mengajukan usulan pinjaman dana ke PIP sebesar Rp 190 Miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa Kabupaten. Pengembalian dana tersebut akan dilakukan secara bertahap selama 9 tahun. (adm)
