Swarasultra.com, Kendari - Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Selasa (10/7) menetapkan pasangan Asrun-Musadar Mapasomba sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kendari terpilih periode 2012-2017. Keputusan itu dibacakan Ketua KPU Kota Kendari, Syam Abdul Djalil Hamra.
"Berdasarkan pleno perhitungan yang telah dilakukan KPU, pasangan Harum dengan nomor urut tiga mendapatkan suara tertinggi yakni 81.986 atau 56,05 persen, disusul pasangan Hatinya dengan perolehan suara 35.054 atau 23,97 persen, urutan ketiga ditempati pasangan Mahar dengan perolehan 14.555 atau 9,95 persen, disusul pasangan Geo-Unggul yakni 7.889 atau 5,39persen dan posisi terakhir ditempati pasangan Sosoito dengan perolehan 6.781 atau 4,64 persen," Jelasnya.
Syam mengatakan proses pilwali yang telah berlangsung tidak luput dari peran dan kerja sama yang dilakukan masyarakat serta pihak kepolisian yang telah berhasil mengawal pesta demokrasi tersebut. Rapat pleno penetapan pasangan Walikota terpilih dilakukan KPU, hanya dihadiri satu pasangan calon yakni Asrun-Musadar. Sedangkan empat pasangan calon lainnya sama sekali tidak menghadiri pleno tersebut.
Sementara itu, di luar ruangan rapat pleno KPU di Hotel Andalus puluhan orang yang berasal dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Bersih Kota Kendari (KMPPBKK) berunjuk rasa menolak hasil pemilihan Walikota Kendari.
Penolakan itu dilakukan menyusul banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pilkada, seperti banyaknya warga Kendari yang tidak mendapat kartu panggilan maupun kartu pemilih, padahal mereka masuk dalam DPS. Sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya.
Para pengunjuk rasa meminta polisi untuk dipertemukan dengan salah seorang komisioner KPU Kendari, namun keinginan itu gagal. Meski sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengawal unjuk rasa itu, tetapi aksi tersebut berlangsung aman. Para pengunjuk rasa dari KMPPBKK membubarkan diri sebelum rapat pleno KPU Kota Kendari berakhir. (adm)
Syam mengatakan proses pilwali yang telah berlangsung tidak luput dari peran dan kerja sama yang dilakukan masyarakat serta pihak kepolisian yang telah berhasil mengawal pesta demokrasi tersebut. Rapat pleno penetapan pasangan Walikota terpilih dilakukan KPU, hanya dihadiri satu pasangan calon yakni Asrun-Musadar. Sedangkan empat pasangan calon lainnya sama sekali tidak menghadiri pleno tersebut.
Sementara itu, di luar ruangan rapat pleno KPU di Hotel Andalus puluhan orang yang berasal dari Koalisi Masyarakat Pemerhati Pilkada Bersih Kota Kendari (KMPPBKK) berunjuk rasa menolak hasil pemilihan Walikota Kendari.
Penolakan itu dilakukan menyusul banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pilkada, seperti banyaknya warga Kendari yang tidak mendapat kartu panggilan maupun kartu pemilih, padahal mereka masuk dalam DPS. Sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya.
Para pengunjuk rasa meminta polisi untuk dipertemukan dengan salah seorang komisioner KPU Kendari, namun keinginan itu gagal. Meski sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang mengawal unjuk rasa itu, tetapi aksi tersebut berlangsung aman. Para pengunjuk rasa dari KMPPBKK membubarkan diri sebelum rapat pleno KPU Kota Kendari berakhir. (adm)
.png "OJK Sebut Perubahan Status Bank Sultra Jadi PT Permudah Tambahan Modal")