Swarasultra.com, Kendari - Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Kantor Pusat Bank Sultra, Rabu (27/8/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda utama pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua menerima kunjungan ketua komisi II DPR RI di Bank Sultra. (Foto : Istimewa)
Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI beserta anggota dan rombongan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, Dewan Komisaris Bank Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, serta pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Pusat serta Komisi II DPR RI ke Bank Sultra. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus kehormatan bagi Sulawesi Tenggara.
“Selamat datang di Bumi Anoa. Kehadiran Ketua Komisi II, anggota DPR RI, dan Ibu Wamen tentu menjadi kebanggaan bagi kami di Sulawesi Tenggara. Semoga kunjungan ini membawa manfaat, khususnya dalam penguatan peran Bank Daerah agar lebih berkontribusi bagi pembangunan ekonomi di daerah,” ujar Hugua.
Wakil Gubernur menegaskan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk syarat modal inti minimum sebesar Rp3 triliun yang belum terpenuhi. Untuk itu, pihaknya tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Bank Jatim sebagai langkah strategis.
“Kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri agar Bank Sultra sebagai BUMD benar-benar dapat menjadi milik daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat Sultra,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hugua juga menyoroti komposisi portofolio pembiayaan Bank Sultra yang dinilai masih dominan pada sektor konsumtif, yaitu sekitar 90 persen, sementara pembiayaan produktif hanya 10 persen. Ia berharap ke depan Bank Sultra lebih berani melakukan pembiayaan produktif, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan sektor unggulan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“PDRB Sultra masih 32,5 persen berasal dari sektor pertanian, namun pertumbuhannya baru 0,7 persen per tahun. Artinya, kontribusi pembiayaan produktif, khususnya di bidang pertanian, masih sangat kecil. Bank Sultra harus lebih aktif mendorong sektor ini agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Wagub juga menekankan pentingnya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sultra agar lebih tepat sasaran. “Selain dividen yang disetorkan kepada daerah, CSR juga harus dikelola dengan baik untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya pembenahan pengelolaan BUMD di daerah. Menurutnya, banyak permasalahan muncul karena penunjukan komisaris yang tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan daerah.
“Kami bersama Komisi II DPR RI mendorong adanya regulasi yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola BUMD. Salah satunya dengan memastikan calon komisaris yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas, bukan sekadar penempatan jabatan bagi yang sudah purna tugas,” jelas Wamendagri.
Wamendagri juga memberikan perhatian khusus terhadap pinjaman pemerintah daerah melalui BPD untuk pembangunan infrastruktur. Ia mengingatkan agar daerah lebih berhati-hati karena berpotensi meninggalkan beban utang saat terjadi pergantian kepala daerah.
“Pinjaman daerah harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami harapkan Gubernur dan Bupati lebih cermat dalam mengambil kebijakan pinjaman melalui bank daerah,” tegasnya.
Selain itu, Ribka Haluk menekankan agar pengelolaan CSR Bank Sultra dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI yang konsisten memberikan pengawasan terhadap BUMD, termasuk Bank Sultra.
“Tujuan kami adalah membantu pemerintah daerah agar perbankan sehat, manajemen keuangan berjalan baik, dan peran BUMD semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wamendagri di Kantor Pusat Bank Sultra ini diakhiri dengan diskusi mendalam antara pemerintah daerah, manajemen Bank Sultra, serta rombongan DPR RI terkait strategi penguatan peran BPD sebagai instrumen penting dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. (Red)
