Sinergi PLN dan Kementerian Kehutanan Perkuat Sistem Kelistrikan Sulutgo

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, menandatangani Amandemen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. (Foto dokumentasi PLN)

Swarasultra.com, Bogor - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara resmi menandatangani Amandemen Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk sinergi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Penandatanganan ini menandai langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo), dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Penandatanganan berlangsung pada Jumat (4/6/2025) di Ruang Rapat Savana, Direktorat Perencanaan Konservasi, dan dihadiri oleh Direktur Perencanaan Konservasi, General Manager PLN UIP Sulawesi, serta Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menjelaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini akan melintasi kawasan Cagar Alam Panua, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam bentuk Amandemen PKS. “Jalur transmisi yang akan dibangun melintasi kawasan konservasi Cagar Alam Panua di wilayah Sulawesi, yang sudah tertuang dalam PKS sebelumnya. Namun, dengan adanya peningkatan kebutuhan pasokan listrik, khususnya untuk pelanggan tegangan tinggi, serta pentingnya menjaga keandalan sistem kelistrikan di Suluttenggo, maka perlu dilakukan amandemen terhadap PKS yang sudah ada,” ungkap Wisnu.

Ia menambahkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari strategi besar PLN untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan industri di kawasan tersebut.

Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Askhari Dg. Masikki, S.Hut., menyampaikan bahwa proses kerja sama telah melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah. “PLN telah menunjukkan komitmennya dalam menaati peraturan konservasi. Penandatanganan Amandemen PKS ini adalah hasil dari proses panjang yang mempertimbangkan aspek ekologis dan strategis pembangunan,” terang Askhari.

Direktur Perencanaan Konservasi Dr. Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si yang turut menyaksikan penandatanganan menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara BKSDA Sulut dan PLN. “Kami mendukung setiap inisiatif pembangunan yang mematuhi prinsip-prinsip konservasi. Ini adalah contoh konkret bagaimana pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan kawasan konservasi,” ungkap Ahmad.

Melalui Amandemen PKS ini, PLN menunjukkan komitmennya untuk selalu mengedepankan kolaborasi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat memberi manfaat maksimal untuk masyarakat dan dunia usaha. (Red)