Swarasultra.com, Kendari - Puluhan mahasiswa di Kendari memperingatan Hari Agraria Nasional ke-52 yang jatuh pada tanggal 24 September dengan aksi unjuk rasa di kantor BPN Provinsi dan gedung DPRD Sultra. Mereka menilai, banyak kepemilikan tanah yang seharusnya dimiliki masyarakat justru dikuasai oleh oknum tertentu.
Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik mendatangi Gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mempertanyakan terkait hak-hak masyarakat yang selama ini tidak dirasakan lagi.
Koordinator lapangan PRD, Baharudin mengatakan tata kelola agraria yang diatur pemerintah selama ini tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat, sehingga dalam pengurusan tanah banyak mendapatkan masalah.
"Selama ini keperpihakan negara terhadap rakyat dalam konflik agraria sangat dirasakan masyarakat, jadi jangan heran jika pemerintah justru tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat," teriaknya, Senin (24/9/2012).
Tak hanya itu, massa juga meminta agar pemerintah patuh terhadap UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmutan rakyat," namun kenyataan yang terjadi hari ini justru bertolak belakang dengan apa yang ada dalam pasal tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang, yang menerima para pengunjuk rasa mengatakan, apa yang menjadi aspirasi hari itu akan disampaikan kepada komisi untuk kemudian ditindak lanjuti.
"Kami sepakat untuk keberpihakan kepada masyarakat, kami juga tidak ingin apa yang menjadi hak masyarakat justru diterlantarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu kami akan tetap memperjuangkannya melalui rapat komisi," tutupnya. (adm)
