Swarasultra.com, Kendari - Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy inflasi pada minggu ke IV bulan April 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan angka rendah, dan stabil antar waktu. 
Indek Perkembangan Harga (IPH) Sultra kurang dari 1,98 pada minggu ke IV April 2024. (Foto : Istimewa)
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa perkembangan harga dari 20 komoditas terpilih pada minggu ke 4 April 2024 di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan harga, hal ini ditandai dengan IPH sebesar kurang 1,98 persen.
"IPH Proxy minggu ke 4 Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada posisi 7 terendah dari 38 Provinsi di Indonesia," kata Pj Gubernur dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).
Untuk itu, Pj Gubernur Sultra menginstruksikan kepada TPID Pemda termasuk Kabupaten Kota harus menjaga angka inflasi/IPH tersebut untuk selalu rendah, dan pastikan akumulasi sepanjang tahun tidak lebih dari rentang target inflasi tahunan 1,5-3,5 persen.
"Pergerakan bulanan sebaiknya dijaga antara 0,12-0,3 persen tidak boleh lebih," tegasnya.
Selain itu lanjut Pj Gubernur, untuk kabupaten non IHK, parameternya sebenarnya relatif gampang mengingat yang dijaga komoditasnya terbatas, hanya 20 saja. Tidak seperti Kabupaten Kota IHK 4 daerah yakni Kota Kendari, Baubau, Konawe, dan Kolaka yang lebih 400 komoditas.
Sementara data untuk Kabupaten Wakatobi kenaikan terjadi pada komoditas beras, bawang merah dan cabe merah. Hal ini dipastikan karena adanya kendala pasokan sehingga menempatkan Wakatobi pada posisi ketujuh tertinggi tapi masih dalam rentang kendali.
"TPID Pemprov dan Kabupaten Wakatobi harus melakukan pendalaman," kata Andap lagi.
Pj Gubernur Sultra bilang secara rerata dari 17 Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara pada minggu ke 4 April 2025 sudah menunjukkan penurunan harga. Penurunan harga terdalam tercatat di Bombana sebesar yakni kurang 8.11 persen. Dan ini perlu terus diupayakan penurunan harga sehingga dapat terus terjaga hingga kembali pada titik keseimbangan. Utamanya untuk komoditas beras.
"Setidaknya pada level harga sebelum kenaikan yang sangat tinggi pada beberapa bulan yang lalu," tutup Pj Gubernur Sultra.
Sebelumnya pada awal Januari 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam urutan 10 besar Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, berada pada posisi ke-7. Kabupaten Muna Barat, bahkan menempati peringkat pertama secara nasional dalam IPH.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rakor inflasi Mingguan bersama Provinsi,Kabupaten/Kota se Indonesia yang digelar Mendagri secara virtual, Senin (8/1/2024).
Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 37 persen poin. Dimana dari 42,29 persen kabupaten/kota di luar pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH dan kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Muna Barat dengan nilai IPH 9,23 persen.
"10 Kabupaten Kota dengan kenaikan IPH tertinggi, terdapat dua dari Provinsi Sulawesi Tenggara yakni di urutan Pertama Kabupaten Muna Barat dengan IPH 9,23 persen. Komoditas andil terbesar yakni udang basah, beras dan cabai rawit dan urutan Keenam Kabupaten Buton dengan IPH 3,31 persen dengan komoditas ikan kembung, bawang merah dan cabai merah," bebernya. (Red)
