Perwira Polisi Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan

AKBP Ramses T (dok)

KENDARI -  Tim Investigasi Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan, seorang perwira berpangkat AKBP tidak terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap dua wanita yang ditemukan di lokasi berbeda di wilayah Sultra. 

Inspektur pengawasan daerah (Irwasda) Polda Sultra, Kombes Pol. Rajim Asianto mengatakan, pihaknya belum menemukan fakta hukum terkait adanya keterlibatan AKBP R dalam kasus pembunuhan dua wanita asal Jakarta dan Medan tersebut.

" Hasil investigasi tim yang terdiri dari bagian Provam, Reskrim Polda Sultra, sejauh ini belum ada bukti kuat yang mengarah pada keikutsertaan Pak Ramses itu dalam kasus terbunuhnya Windy Evelyn dan Nur Hasanah," tegasnya di Mapolda Sultra, Jumat (29/11/2013).

Meski Andi Samsudin “bernyanyi” dihadapan penyidik Polres Kendari, bahwa Ramses menerima aliran dana sebesar Rp 258 juta untuk kepentingan permohonan penangguhan suami korban Wendy, namun tim investigasi Polda Sultra menyatakan itu hanya alibinya saja.

" Kami tidak mengacu pada pengakuan AS, mana buktinya  kalau dia (AS-red) mentransfer atau saksi yang melihat langsung jika AS dan Ramses melakukan traksaksi? Jadi kalau hanya pengakuan, kami tidak bisa tindaki anggota. Tetapi kalau nanti ada bukti kuat, seperti saksi atau bukti lainnya yang mengarah ke Ramses, pasti akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Rajim, pihaknya mendapat pengakuan dari oknum perwira polisi telah menerima uang sebesar Rp 5 juta, tetapi bukan untuk kepentingan penangguhan penahanan seperti yang dikemukakan tersangka. 

“ Dana itu diterima Ramses jauh sebelum perkara suami korban, Hefahmi disidik  penyidik Polda Sultra dan tidak kaitannya dengan penangguhan penahanan,” tambahnya. 

Pihaknya juga terang Rajim, tak akan menonaktifkan AKBP Ramses dari jabatannya sebagai Satgas People Summagling.

Perkara ini berawal, saat korban Windy Evelyn datang dari Jakarta ke Kendari  sekitar pertengahan September 2013, untuk mengurus penangguhan suaminya Helfahmi yang menjadi tersangka dalam kasus penyeludupan imigran ilegal.

Niatnya untuk berusahan menolong suaminya berujung maut, setelah Wendy dan istri ponakannya Nur Hasanah meregang nyawa di tangan pelaku pembunuhan pada 23 September 2013. Mereka menghembuskan napas terakhir setelah dicekik oleh tersangka JM dan CL dalam kendaraan di sekitar Kota Kendari.

Pelaku kemudian membuang jasad kedua wanita itu secara terpisah, yakni korban Windy Evelyn di buang di kawasan hutan rotan di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dan Nur Hasanah di pegunungan Meluhu, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe.

Kedua korban malang itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya tak utuh lagi, yang tersisa hanya tulang belulang dan tengkorak.  Tak lama berselang, pihak kepolisian berhasil menciduk empat pelaku pembunuhan dua wanita itu di lokasi berbeda. Keempat tersangka itu yakni, JM (24), AS (43), AG (37) dan CL (33). Mereka kini sudah meringkuk dalam sel tahanan Polres Kendari adalah

Sementara, Zulfan Pelanggo, kuasa hukum  Marlon Nababan alias ucok, suami dari korban pembunuhan Nur Hasanah menegaskan, uang  senilai Rp 5 juta yang diterima AKBP Ramses dari Andi Samsuddin adalah Gratifikasi. 

“ Uang 5 juta itu sudah termasuk gratifikasi atau hadiah dari seorang makelar kasus yakni Andi Samsuddin, jadi Kapolda Sultra harus memproses oknum perwira karena telah melanggar aturan dan sumpah jabatan. Kapolda tidak bisa menganggap itu hal sepele, agar komitmen Polri untuk pemberantasan markus betul-betul ditunjukkan,” ungkapnya. 

Desakan untuk mengusut keterlibatan oknum perwira dalam kasus ini juga mengundang protes elemen mahasiswa yang tergabung Barisan Muda Mahasiswa (BMM) Univesitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Mereka menggelar aksi demo di Mapolda Sultra, Jumat (29/11/2013).

Puluhan mahasiswa itu mendesak Kapolda Sultra, Brigjen Pol Arkian Lubis untuk memeriksa pejabat Polda Sultra AKBP inisial RM yang diduga terlibat dalam kasus penyuapan. 

“ Kami juga meminta kepada Kapolri dan Kompolnas untuk segera mengeluarkan instruksi ke Kapolda Sultra untuk memeriksa RM, menyusul dugaan keterlibatannya dalam kasus perkara penangguhan penahanan sehingga menyebabkan terbunuhnya dua wanita,” ungkap Sugiono selaku Korlap dalam orasinya. 

Menurutnya, dalam kasus ini masyarakat melihat adanya dugaan kuat terjadi makelar kasus (Markus) yang bergentangan di sekitar polda Sultra. Mereka tak bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan oknum polisi.

“ Seharusnya kasus ini menjadi momentum bagi Kapolda Sultra yang baru, Brigjen Pol Arkian Lubis untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di lembaganya. Praktik markus, pungli, semuanya harus diberantas untuk membangun citra dan wibawa kepolisian,” kata  Sugiono.
   
Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto dan Kasat Reskrim Polres Kendari, AKP Agung Basuki yang menerima dihadapan pengunjukrasa menjelaskan, Pihaknya terus mendalami perkara ini.

“ Siapapun yang terlibat dalam perkara itu, harus diproses secara hukum. Saat ini penyidik masih bekerja mengumpulkan bukti, bukan hanya pengakuan dari tersangka atau saksi tentang dugaan keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP,” terangnya.
   
Namun demikian tambah Sunarto, hingga kini pihaknya belum menemukan fakta hukum adanya keterlibatan perwira itu.